cekgaji.com – Kabupaten Merauke adalah wilayah otonom di ujung timur Indonesia yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini (PNG).
Sejak 2022, Kabupaten Merauke resmi menjadi bagian dari Provinsi Papua Selatan, bukan lagi Provinsi Papua — ini penting karena penentuan UMK mengikuti provinsi induknya.
Untuk tahun 2026, tidak ada SK khusus UMK Kabupaten Merauke yang ditemukan dari sumber resmi seperti Kemnaker, Pemprov Papua Selatan, atau media kredibel.
Oleh karena itu, acuan upah minimum resmi bagi pekerja di Kabupaten Merauke mengacu pada UMP Provinsi Papua Selatan tahun 2026, yang telah ditetapkan secara sah dan berlaku sejak 1 Januari 2026.
Gaji Upah Minimum Kabupaten Merauke 2026
Upah minimum resmi di Kabupaten Merauke tahun 2026 mengikuti UMP Provinsi Papua Selatan, yaitu sebesar Rp 4.508.850 per bulan.
Angka ini merupakan hasil perhitungan berdasarkan formula nasional: inflasi + (pertumbuhan ekonomi × α), dengan koefisien α diperluas menjadi 0.5–0.9 demi keadilan distribusi pertumbuhan ekonomi kepada buruh.
UMP Papua Selatan 2026 naik sekitar 6,3% dibandingkan UMP 2025 yang sebesar Rp 4.241.250 — selisih kenaikan sebesar Rp 267.600.
| Wilayah | Tahun Sebelumnya (2025) | Tahun Terbaru (2026) | Kenaikan (Rp) | Kenaikan (%) | Berlaku Mulai |
|---|---|---|---|---|---|
| Papua Selatan (UMP) | Rp 4.241.250 | Rp 4.508.850 | Rp 267.600 | 6,3% | 1 Januari 2026 |
Rincian UMP dan UMK Papua Selatan 2026
Sampai saat ini, belum tersedia daftar resmi UMK kabupaten/kota di Provinsi Papua Selatan untuk tahun 2026 dari sumber pemerintah.
Beberapa kabupaten di Papua Selatan, termasuk Merauke, masih menggunakan UMP sebagai acuan utama karena belum menerbitkan SK UMK sendiri.
Hal ini umum terjadi di wilayah dengan tingkat industrialisasi rendah dan dominasi sektor informal serta pertanian/perikanan seperti di Distrik Muting dan Kampung Boha-Pachas di Merauke.
| Kabupaten/Kota | Jenis Upah | Nominal 2025 | Nominal 2026 | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Kabupaten Merauke | UMK (tidak diterbitkan) | – | – | Mengacu pada UMP Papua Selatan |
| Kabupaten Asmat | UMK (tidak diterbitkan) | – | – | Mengacu pada UMP Papua Selatan |
| Kabupaten Boven Digoel | UMK (tidak diterbitkan) | – | – | Mengacu pada UMP Papua Selatan |
| Kabupaten Mappi | UMK (tidak diterbitkan) | – | – | Mengacu pada UMP Papua Selatan |
Perbandingan Upah Minimum Tahun Sebelumnya
UMP Papua Selatan mengalami kenaikan signifikan dari 2025 ke 2026, sejalan dengan kebijakan baru “pusat tetapkan kerangka, daerah tentukan angka” yang mulai diterapkan penuh sejak 2026.
| Wilayah | UMP 2025 | UMP 2026 | Selisih | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| Papua Selatan | Rp 4.241.250 | Rp 4.508.850 | +Rp 267.600 | +6,3% |
| DKI Jakarta | Rp 5.400.000 | Rp 5.729.876 | +Rp 329.876 | +6,1% |
| West Java (Jawa Barat) | Rp 2.225.000 | Rp 2.360.000 | +Rp 135.000 | +6,1% |
Apa Bedanya UMR, UMP, dan UMK?
Apa Itu UMP?
UMP atau Upah Minimum Provinsi adalah standar upah minimum yang berlaku untuk seluruh wilayah provinsi dan ditetapkan oleh gubernur setiap tahun.
UMP menjadi acuan wajib jika suatu kabupaten/kota belum menetapkan UMK sendiri.
Apa Itu UMK?
UMK atau Upah Minimum Kabupaten/Kota adalah standar upah minimum yang ditetapkan khusus untuk satu kabupaten atau kota tertentu.
Penetapan UMK mempertimbangkan biaya hidup lokal, kondisi ekonomi daerah, dan rekomendasi Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota.
Apakah UMR Masih Digunakan?
Istilah UMR sudah tidak resmi sejak 2000-an dan digantikan oleh UMP dan UMK sesuai Permenaker No. 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum.
Namun, istilah UMR masih sering dipakai secara informal oleh masyarakat umum saat menyebut upah minimum daerah.
Apakah UMK Merauke Sama dengan UMP Papua Selatan?
Ya, untuk tahun 2026, tidak ada UMK khusus Kabupaten Merauke yang diterbitkan secara resmi.
Oleh karena itu, upah minimum di Merauke mengacu sepenuhnya pada UMP Provinsi Papua Selatan, yaitu Rp 4.508.850 per bulan.
Ini berarti pekerja di Merauke berhak mendapat gaji minimal sebesar angka tersebut, tanpa membedakan sektor formal atau informal — asalkan memenuhi syarat ketenagakerjaan.
Siapa yang Berhak Mendapat Upah Minimum?
Setiap pekerja tetap maupun kontrak yang bekerja penuh waktu di perusahaan atau instansi di Kabupaten Merauke berhak menerima upah minimal sesuai UMP Papua Selatan.
Pekerja harian lepas, buruh tani, nelayan tradisional, dan tenaga kerja rumah tangga tidak secara otomatis tercakup dalam aturan UMP, kecuali diatur khusus dalam perjanjian kerja atau peraturan daerah.
Jam Kerja yang Menjadi Acuan Upah Minimum
UMP dihitung berdasarkan jam kerja normal, yaitu maksimal 40 jam per minggu atau 8 jam per hari selama 5 hari kerja.
Jika pekerja bekerja lebih dari jam normal, maka upah lembur harus dibayarkan sesuai ketentuan Pasal 78 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Daftar UMP/UMK Daerah Lain di Indonesia 2026
- Gaji UMP DKI Jakarta 2026
- Gaji UMP Jawa Barat 2026
- Gaji UMP Jawa Timur 2026
- Gaji UMP Banten 2026
- Gaji UMP Sulawesi Selatan 2026
- Gaji UMP Papua 2026
- Gaji UMP Papua Barat Daya 2026
- Gaji UMP Papua Selatan 2026
FAQ Seputar UMK/UMP Merauke 2026
Apakah Kabupaten Merauke sudah punya UMK 2026?
Belum — hingga Mei 2026, tidak ditemukan Surat Keputusan Bupati Merauke tentang UMK 2026 di situs resmi Pemkab Merauke maupun laporan media kredibel.
Kenapa UMK Merauke mengacu pada UMP Papua Selatan?
Karena Kabupaten Merauke merupakan bagian dari Provinsi Papua Selatan sejak pembentukan provinsi baru pada 2022, sehingga semua kebijakan ketenagakerjaan mengikuti provinsi induknya.
Bagaimana cara memastikan perusahaan membayar sesuai UMP?
Pekerja bisa melapor ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua Selatan atau melalui aplikasi Sistem Informasi Ketenagakerjaan (SIKERJA) milik Kemnaker RI.
Apakah UMP berlaku untuk UMKM dan usaha mikro?
Ya, UMP bersifat mengikat bagi semua pemberi kerja, termasuk UMKM, kecuali usaha yang benar-benar berbasis keluarga tanpa hubungan kerja formal.
Penutup
Untuk tahun 2026, gaji minimum di Kabupaten Merauke adalah Rp 4.508.850 per bulan, sesuai dengan UMP Provinsi Papua Selatan.
Informasi ini penting bagi pekerja, pelamar kerja, dan pengusaha di Merauke agar tidak salah menghitung hak dan kewajiban ketenagakerjaan.
Jika nanti Pemkab Merauke menerbitkan SK UMK khusus, kami akan segera memperbarui artikel ini dengan data resminya.
Sumber Data
Berdasarkan kebijakan nasional dan data terverifikasi:
Komentar Buka / Tutup