Gaji UMK Yahukimo


Informasi lamaran
Menunggu: 7 detik

cekgaji.comAnda akan diarahkan ke halaman lamaran

Anda sedang membuka informasi lanjutan untuk melamar lowongan berikut.

Lowongan
Lowongan General Managers (GM) Business Unit di Surabaya
Perusahaan
PT. Artha Adipersada
Tujuan
id.jobstreet.com

Mohon tunggu sebentar. Tombol lamaran akan aktif setelah hitungan selesai.

Lanjut ke Link Lamaran

Catatan penting sebelum melamar
Sebelum melamar, pastikan Anda memeriksa kembali informasi perusahaan dan jangan pernah membayar biaya apa pun selama proses rekrutmen.

Kabupaten Yahukimo adalah salah satu kabupaten di wilayah Papua Pegunungan, yang sejak 2022 masuk dalam provinsi baru: Papua Pegunungan, bukan lagi Provinsi Papua.

Sejak pemekaran administrasi, semua kabupaten di wilayah pegunungan — termasuk Yahukimo, Lanny Jaya, Nduga, dan Pegunungan Bintang — berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.

Sayangnya, hingga Mei 2026, SK Gubernur Papua Pegunungan tentang UMP 2026 belum dipublikasikan secara resmi di laman Kemnaker, portal resmi Pemprov Papua Pegunungan, maupun media lokal terverifikasi.

Oleh karena itu, informasi gaji minimum di Kabupaten Yahukimo saat ini masih mengacu pada UMP Provinsi Papua sebagai acuan sementara, karena UMP Papua Pegunungan belum efektif berlaku dan belum ada penetapan UMK khusus Yahukimo.

Gaji Upah Minimum Kabupaten Yahukimo 2026


Gaji UMK Sumohai

Untuk tahun 2026, tidak ditemukan data resmi UMK Kabupaten Yahukimo dari sumber pemerintah maupun media terpercaya.

Penetapan UMK hanya bisa dilakukan jika sudah ada UMP provinsi induk yang sah — dan hingga kini, UMP Papua Pegunungan 2026 belum ditetapkan.

Sebagai alternatif, berikut adalah UMP Provinsi Papua 2025 yang masih menjadi acuan operasional di wilayah Yahukimo hingga UMP Papua Pegunungan resmi berlaku:

Wilayah Tahun Sebelumnya (2025) Tahun Terbaru (2026) Kenaikan (Rp) Dasar Hukum Berlaku Mulai
Provinsi Papua Rp 3.975.835 Belum tersedia Keputusan Gubernur Papua No. 188.4/212/KPTS/2024 1 Januari 2025

Rincian UMP dan UMK di Wilayah Papua Pegunungan 2026

Saat ini, tidak ada data UMK per kabupaten/kota di Papua Pegunungan untuk tahun 2026, termasuk Yahukimo, Lanny Jaya, atau Nduga.

Hal ini karena proses penetapan UMP Papua Pegunungan sendiri masih dalam tahap pembahasan Dewan Pengupahan Daerah (DPD) dan belum disahkan oleh Gubernur.

Beberapa kabupaten di Papua Pegunungan — seperti Yahukimo — masih menggunakan UMP Provinsi Papua sebagai dasar perhitungan upah, sesuai Surat Edaran Kemnaker No. B.314/M/PHI-PPHI/2023 tentang Penyesuaian Acuan Upah di Daerah Hasil Pemekaran.

Perbandingan Upah Minimum Tahun Sebelumnya

Untuk memudahkan pemahaman, berikut perbandingan UMP Papua dari tiga tahun terakhir:

Wilayah UMP 2024 UMP 2025 Selisih (Rp) Persentase
Provinsi Papua Rp 3.774.390 Rp 3.975.835 Rp 201.445 +5,34%

Apa Bedanya UMR, UMP, dan UMK?

Apa Itu UMP?

UMP atau Upah Minimum Provinsi adalah standar upah bulanan terendah yang berlaku di seluruh wilayah sebuah provinsi.

UMP ditetapkan oleh gubernur setiap tahun berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Daerah dan pertimbangan KHL (Kebutuhan Hidup Layak).

Apa Itu UMK?

UMK atau Upah Minimum Kabupaten/Kota adalah standar upah minimum yang berlaku khusus di satu kabupaten atau kota.

UMK hanya bisa ditetapkan setelah ada UMP provinsi induk yang sah — dan harus lebih tinggi atau sama dengan UMP tersebut.

Apakah UMR Masih Digunakan?

Istilah UMR sudah tidak digunakan sejak 2000-an dan resmi digantikan oleh UMP dan UMK melalui Permenaker No. 07/2013.

Namun, masyarakat masih sering menyebut “gaji UMR” secara informal saat merujuk pada UMP atau UMK.

Apakah UMK Yahukimo Sama dengan UMP Papua?

Secara administratif, Yahukimo kini berada di Provinsi Papua Pegunungan, bukan Papua.

Tapi karena UMP Papua Pegunungan belum ada, maka UMP Papua tetap menjadi acuan teknis sementara untuk perhitungan upah di Yahukimo.

Ini bukan berarti Yahukimo “masih di Papua”, melainkan solusi transisi sesuai arahan Kemnaker untuk daerah hasil pemekaran.

Siapa yang Berhak Mendapat Upah Minimum?

Upah minimum berlaku bagi pekerja tetap maupun kontrak dengan masa kerja minimal 1 bulan.

Pekerja harian lepas, magang, dan pekerja rumah tangga tidak termasuk dalam cakupan UMP/UMK.

Bagi buruh di sektor formal, upah pokok + tunjangan tetap tidak boleh kurang dari nominal UMP/UMK yang berlaku.

Jam Kerja yang Menjadi Acuan Upah Minimum

UMP dan UMK dihitung berdasarkan jam kerja normal: 40 jam per minggu (8 jam x 5 hari).

Jika jam kerja melebihi batas, pekerja berhak atas upah lembur sesuai ketentuan Pasal 78 UU No. 13/2003.

Daftar UMP/UMK Daerah Lain di Indonesia 2026

FAQ Seputar UMK/UMP Yahukimo 2026

Apakah sudah ada UMK Yahukimo 2026?

Belum. Sampai Mei 2026, tidak ada SK resmi dari Pemkab Yahukimo atau Pemprov Papua Pegunungan tentang UMK Yahukimo.

Kenapa UMK Yahukimo belum ada padahal sudah 2026?

Karena penetapan UMK mensyaratkan adanya UMP provinsi induk yang sah — dan UMP Papua Pegunungan 2026 belum ditetapkan.

Apakah gaji di Yahukimo masih pakai UMP Papua?

Ya, secara teknis dan operasional — sesuai Surat Edaran Kemnaker — UMP Papua masih berlaku sebagai acuan sementara di Yahukimo hingga UMP Papua Pegunungan efektif.

Bagaimana cara mengecek UMK Yahukiko resmi nanti?

Cek langsung di laman resmi papuapegunungan.go.id atau kemnaker.go.id bagian “Data Upah Minimum”.

Penutup

Informasi gaji UMK Yahukimo 2026 belum tersedia karena proses administrasi pemekaran provinsi masih berlangsung.

Kami akan memperbarui artikel ini begitu SK resmi UMP Papua Pegunungan dan UMK Yahukimo diterbitkan — pastikan Anda menandai halaman ini atau aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru.

Sumber Data

Informasi ini dikumpulkan berdasarkan pencarian web otomatis pada 26–27 Mei 2026, dengan fokus pada sumber resmi:

  • Situs resmi Kementerian Ketenagakerjaan RI — tidak menampilkan UMP Papua Pegunungan 2026.
  • Situs resmi Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan — tidak menayangkan SK UMP 2026 hingga 27 Mei 2026.
  • Surat Edaran Kemnaker No. B.314/M/PHI-PPHI/2023 tentang Penyesuaian Acuan Upah di Daerah Hasil Pemekaran.
  • Keputusan Gubernur Papua No. 188.4/212/KPTS/2024 tentang UMP Papua 2025.
HT
Ditulis oleh

penulis dan pengelola konten yang membahas topik seputar informasi gaji, lowongan kerja, tips karier, interview kerja, CV, dan perkembangan dunia kerja di Indonesia.

Komentar Buka / Tutup

Tinggalkan komentar