Gaji UMK Kaimana

cekgaji.comKabupaten Kaimana adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua Barat, Indonesia.

Wilayah ini berpusat di Kota Kaimana, memiliki luas sekitar 16.241,84 km², dan jumlah penduduk mencapai 61.370 jiwa pada tahun 2017.

Kabupaten Kaimana terdiri dari 7 kecamatan, 2 kelurahan, dan 84 desa.

Perbedaan antara kelurahan dan desa adalah bahwa desa dipimpin oleh kepala desa, sedangkan kelurahan dipimpin oleh lurah.

Gaji UMK Kaimana 2026


Gaji UMK Kaimana

Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Kaimana untuk tahun 2026 telah ditetapkan sebesar Rp 3.841.000 per bulan.

Nominal ini mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP) Papua Barat tahun 2026, karena hingga saat ini belum ditemukan Surat Keputusan (SK) Bupati Kaimana yang menetapkan UMK lebih tinggi dari UMP provinsi.

Artinya, UMK Kabupaten Kaimana 2026 secara resmi mengikuti UMP Papua Barat 2026.

Wilayah Provinsi Jenis Upah UMK 2025 UMK 2026 Kenaikan Berlaku Mulai Sumber
Kabupaten Kaimana Papua Barat UMK Rp 3.615.000 Rp 3.841.000 Rp 226.000 (+6,25%) 1 Januari 2026 SK Gubernur Papua Barat No. 188.4/123/XII/2025

Rincian UMP dan UMK Papua Barat 2026

UMP Papua Barat 2026 berlaku seragam di seluruh kabupaten/kota dalam wilayah provinsi tersebut, termasuk Kabupaten Kaimana.

Beberapa kabupaten lain di Papua Barat juga menggunakan angka yang sama karena belum menerbitkan UMK tersendiri yang lebih tinggi.

Kabupaten/Kota Jenis Upah Nominal 2026 Keterangan
Kabupaten Kaimana UMK Rp 3.841.000 Mengikuti UMP Papua Barat
Kabupaten Teluk Wondama UMK Rp 3.841.000 Mengikuti UMP Papua Barat
Kabupaten Fakfak UMK Rp 3.841.000 Mengikuti UMP Papua Barat
Kabupaten Manokwari UMK Rp 3.841.000 Mengikuti UMP Papua Barat
Kota Sorong UMK Rp 3.841.000 Mengikuti UMP Papua Barat

Perbandingan Upah Minimum Tahun Sebelumnya

UMK Kabupaten Kaimana mengalami kenaikan sebesar Rp 226.000 dibandingkan tahun 2025.

Wilayah UMK 2025 UMK 2026 Selisih Persentase
Kabupaten Kaimana Rp 3.615.000 Rp 3.841.000 +Rp 226.000 +6,25%

Apa Bedanya UMR, UMP, dan UMK?

Apa Itu UMP?

UMP atau Upah Minimum Provinsi adalah standar upah minimum yang berlaku di seluruh wilayah provinsi dan ditetapkan oleh gubernur setiap tahun.

UMP menjadi acuan utama jika suatu kabupaten/kota belum menetapkan UMK sendiri.

Apa Itu UMK?

UMK atau Upah Minimum Kabupaten/Kota adalah standar upah minimum yang berlaku khusus di kabupaten atau kota tertentu.

UMK ditetapkan oleh bupati atau walikota berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Daerah setempat.

Apakah UMR Masih Digunakan?

Istilah UMR sudah tidak resmi digunakan sejak Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1999 dan diperkuat oleh UU Cipta Kerja 2020.

Saat ini, istilah yang berlaku adalah UMP dan UMK — meski UMR masih sering dipakai secara informal.

Apakah UMK Kaimana Sama dengan UMP Papua Barat?

Ya, UMK Kabupaten Kaimana tahun 2026 sama dengan UMP Papua Barat, yaitu Rp 3.841.000 per bulan.

Hal ini karena Pemerintah Kabupaten Kaimana belum menerbitkan Surat Keputusan (SK) tersendiri yang menetapkan UMK lebih tinggi dari UMP provinsi.

Siapa yang Berhak Mendapat Upah Minimum?

Semua pekerja tetap maupun kontrak yang bekerja penuh waktu di perusahaan berbadan hukum atau tidak berbadan hukum wajib mendapatkan upah minimal sesuai UMK setempat.

Pekerja harian lepas, buruh tani, dan pekerja rumah tangga tidak selalu tercakup dalam ketentuan upah minimum, kecuali diatur khusus dalam perjanjian kerja atau peraturan daerah.

Jam Kerja yang Menjadi Acuan Upah Minimum

Upah minimum dihitung berdasarkan jam kerja normal, yaitu maksimal 40 jam per minggu atau 8 jam per hari selama 5 hari kerja.

Jika pekerja bekerja melebihi batas tersebut, maka upah lembur harus dibayarkan sesuai ketentuan Pasal 78–80 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Daftar UMP/UMK Daerah Lain di Indonesia 2026

Berikut beberapa daftar UMP dan UMK terbaru di wilayah lain:

FAQ Seputar UMK Kaimana 2026

Apakah UMK Kaimana 2026 sudah resmi ditetapkan?

Ya, melalui penetapan UMP Papua Barat 2026 sebesar Rp 3.841.000, yang otomatis berlaku sebagai UMK di semua kabupaten/kota di Papua Barat termasuk Kaimana.

Bagaimana cara memastikan perusahaan membayar UMK Kaimana?

Pekerja bisa memeriksa slip gaji, membandingkannya dengan SK Gubernur Papua Barat, dan melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kaimana jika terjadi pelanggaran.

Apakah UMK Kaimana berbeda untuk sektor formal dan informal?

Tidak. UMK berlaku bagi semua sektor formal yang terdaftar di sistem ketenagakerjaan, namun implementasinya di sektor informal bergantung pada kesepakatan dan pengawasan lokal.

Penutup

UMK Kabupaten Kaimana tahun 2026 sebesar Rp 3.841.000 merupakan angka resmi yang berlaku mulai 1 Januari 2026.

Angka ini mengikuti UMP Papua Barat karena belum adanya SK khusus dari Pemkab Kaimana.

Bagi pekerja dan pengusaha di Kaimana, penting untuk memantau update resmi dari Dinas Tenaga Kerja Papua Barat atau website resmi Pemkab Kaimana agar tetap sesuai aturan.

Sumber Data

SK Gubernur Papua Barat Nomor 188.4/123/XII/2025 tentang Penetapan UMP Papua Barat Tahun 2026 (Situs Resmi Pemprov Papua Barat).

Laporan resmi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Papua Barat, Desember 2025 (Situs Resmi Disnakertrans Papua Barat).

HT
Ditulis oleh

penulis dan pengelola konten yang membahas topik seputar informasi gaji, lowongan kerja, tips karier, interview kerja, CV, dan perkembangan dunia kerja di Indonesia.

Komentar Buka / Tutup

Tinggalkan komentar