Gaji Upah Minimum DKI Jakarta

Gaji Upah Minimum DKI Jakarta tahun 2026 resmi ditetapkan sebesar Rp 5.729.876 per bulan.

Nominal ini berlaku mulai 1 Januari 2026 berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1142 Tahun 2025.

Kenaikan upah minimum tahun ini mencapai 6,17 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

DKI Jakarta masih menempati posisi sebagai provinsi dengan upah minimum tertinggi di seluruh Indonesia.

Gaji Upah Minimum DKI Jakarta 2026

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengumumkan besaran Upah Minimum Provinsi atau UMP untuk tahun 2026.

Penetapan ini dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta melalui keputusan resmi yang diterbitkan pada Desember 2025.

Angka upah minimum ini menjadi acuan bagi seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayah DKI Jakarta.

Pekerja berhak menerima gaji tidak低于 nominal yang telah ditetapkan pemerintah provinsi.

Rincian UMP DKI Jakarta 2026

Perlu diketahui bahwa DKI Jakarta tidak memiliki pemisahan UMK untuk setiap kota administrasi.

Seluruh wilayah DKI Jakarta termasuk Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu menggunakan satu standar UMP.

Hal ini berbeda dengan provinsi lain seperti Jawa Barat atau Jawa Timur yang memiliki UMK berbeda per kabupaten atau kota.

Jadi semua pekerja di enam wilayah administrasi DKI Jakarta mendapat upah minimum yang sama.

Perbandingan Upah Minimum Tahun Sebelumnya

Untuk memberikan gambaran lebih jelas, berikut adalah perbandingan UMP DKI Jakarta selama beberapa tahun terakhir.

Data ini menunjukkan tren kenaikan upah minimum di ibu kota dari tahun ke tahun.

Apa Bedanya UMR, UMP, dan UMK?

Banyak orang masih bingung dengan istilah UMR, UMP, dan UMK yang sering digunakan dalam dunia kerja.

Padahal ketiga istilah ini memiliki makna dan cakupan wilayah yang berbeda.

Apa Itu UMP?

UMP adalah singkatan dari Upah Minimum Provinsi yang berlaku untuk seluruh wilayah provinsi.

Angka UMP ditetapkan oleh gubernur setiap tahun melalui keputusan resmi.

Standar ini menjadi batas bawah gaji yang wajib dibayarkan pengusaha kepada pekerja di tingkat provinsi.

Apa Itu UMK?

UMK berarti Upah Minimum Kabupaten atau Kota yang berlaku khusus di wilayah kabupaten atau kota tertentu.

UMK biasanya lebih tinggi dari UMP karena menyesuaikan kondisi ekonomi daerah setempat.

Penetapan UMK dilakukan oleh bupati atau walikota dengan persetujuan gubernur.

Apakah UMR Masih Digunakan?

Istilah UMR atau Upah Minimum Regional sebenarnya sudah tidak digunakan lagi secara resmi.

UMR kini digantikan oleh UMP untuk tingkat provinsi dan UMK untuk tingkat kabupaten atau kota.

Namun masyarakat masih sering menyebut UMR ketika membicarakan upah minimum secara umum.

Siapa yang Berhak Mendapat Upah Minimum?

Tidak semua pekerja otomatis mendapat upah minimum sesuai ketentuan UMP atau UMK.

Upah minimum berlaku bagi pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari satu tahun di perusahaan.

Pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun berhak mendapat upah lebih tinggi dari minimum.

Pengusaha dilarang membayar gaji di bawah upah minimum yang telah ditetapkan pemerintah.

Jam Kerja yang Menjadi Acuan Upah Minimum

Upah minimum dihitung berdasarkan jam kerja normal sesuai undang-undang ketenagakerjaan.

Standar jam kerja adalah 40 jam per minggu dengan rincian berbeda tergantung hari kerja.

Untuk enam hari kerja, jam kerja adalah 7 jam per hari totaling 40 jam per minggu.

Sedangkan untuk lima hari kerja, jam kerja adalah 8 jam per hari totaling 40 jam per minggu.

Ketentuan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 77 ayat 2.

Daftar UMP Provinsi Lain di Indonesia 2026

Berikut adalah daftar upah minimum provinsi lainnya di Indonesia untuk tahun 2026.

Anda dapat klik link di bawah ini untuk melihat detail UMP masing-masing provinsi.

• UMP Aceh
• UMP Sumatera Utara
• UMP Sumatera Barat
• UMP Sumatera Selatan
• UMP Bengkulu
• UMP Riau
• UMP Kepulauan Riau
• UMP Jambi
• UMP Kepulauan Bangka Belitung
• UMP Lampung
• UMP DKI Jakarta
• UMP Jawa Barat
• UMP Jawa Tengah
• UMP Jawa Timur
• UMP Daerah Istimewa Yogyakarta
• UMP Banten
• UMP Bali
• UMP Kalimantan Selatan
• UMP Kalimantan Timur
• UMP Kalimantan Barat
• UMP Kalimantan Tengah
• UMP Kalimantan Utara
• UMP Sulawesi Selatan
• UMP Sulawesi Utara
• UMP Sulawesi Tengah
• UMP Sulawesi Tenggara
• UMP Sulawesi Barat
• UMP Gorontalo
• UMP Nusa Tenggara Barat
• UMP Nusa Tenggara Timur
• UMP Maluku Utara
• UMP Maluku
• UMP Papua
• UMP Papua Barat
• UMP Papua Selatan
• UMP Papua Pegunungan
• UMP Papua Barat Daya
• UMP Papua Tengah

FAQ Seputar UMP DKI Jakarta 2026

Kapan UMP DKI Jakarta 2026 mulai berlaku?

UMP DKI Jakarta 2026 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Berapa kenaikan UMP Jakarta dari 2025 ke 2026?

Kenaikan UMP Jakarta tahun 2026 adalah Rp 333.115 atau sekitar 6,17 persen dari tahun sebelumnya.

Apakah UMK Jakarta berbeda-beda per kota?

Tidak, seluruh wilayah DKI Jakarta menggunakan satu standar UMP tanpa pemisahan UMK per kota.

Apa sanksi jika perusahaan membayar di bawah UMP?

Perusahaan yang membayar gaji di bawah UMP dapat dikenakan sanksi pidana dan denda sesuai undang-undang ketenagakerjaan.

Apakah UMP mencakup tunjangan atau hanya gaji pokok?

UMP adalah upah minimum yang bisa terdiri dari gaji pokok saja atau gaji pokok plus tunjangan tetap.

Penutup

Demikian informasi terbaru mengenai Gaji Upah Minimum DKI Jakarta tahun 2026.

Pastikan Anda selalu mengikuti update peraturan upah minimum setiap tahunnya.

Pemahaman yang baik tentang UMP membantu pekerja dan pengusaha menjalankan hak serta kewajiban dengan tepat.

Lingkungan kerja yang adil akan tercipta ketika semua pihak mematuhi ketentuan upah minimum yang berlaku.

Sumber Data

• Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1142 Tahun 2025 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2026 – JDIH Pemprov DKI Jakarta
• UMP dan Upah Minimum Sektoral DKI Jakarta 2026 – Hukumonline
• Daftar Lengkap UMP 2026 se-Indonesia – Kompas.com
• Daftar Lengkap UMP di 38 Provinsi – Detik Finance
• UMR/UMP Jakarta 2026: Rp5.729.876 + Panduan HR Lengkap – DataOn