Gaji UMK Maluku Barat Daya

Kabupaten Maluku Barat Daya adalah salah satu kabupaten di Provinsi Maluku yang beribukota di Tiakur.

Wilayah ini terdiri dari gugusan pulau kecil di kawasan selatan Maluku, dengan kondisi geografis yang memengaruhi daya dukung ekonomi lokal.

Sejak pembentukannya, Kabupaten Maluku Barat Daya belum menetapkan UMK tersendiri dan masih menggunakan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebagai acuan upah minimum.

Artikel ini membahas UMK Kabupaten Maluku Barat Daya untuk tahun 2026 berdasarkan data resmi terbaru yang tersedia.

Gaji UMK Maluku Barat Daya 2026

Untuk tahun 2026, Kabupaten Maluku Barat Daya belum menerbitkan Surat Keputusan Bupati tentang UMK sendiri.

Oleh karena itu, upah minimum yang berlaku di wilayah ini mengacu pada UMP Provinsi Maluku tahun 2026.

UMP Provinsi Maluku 2026 ditetapkan sebesar Rp 2.975.348 per bulan.

Nominal ini berlaku efektif sejak 1 Januari 2026 berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor 563/KEP/2025 tanggal 29 November 2025.

Rincian UMP dan UMK Provinsi Maluku 2026

Provinsi Maluku tidak memiliki UMK kabupaten/kota yang berbeda-beda karena semua kabupaten dan kota di provinsi ini menggunakan UMP yang sama.

Tidak ada kabupaten/kota di Maluku yang menetapkan UMK di atas UMP provinsi dalam periode 2026.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (3) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022, yang memperbolehkan daerah menetapkan UMK lebih tinggi dari UMP hanya jika memiliki pertimbangan ekonomi dan biaya hidup yang signifikan lebih tinggi — kondisi yang belum terpenuhi di Kabupaten Maluku Barat Daya.

Perbandingan Upah Minimum Tahun Sebelumnya

UMP Provinsi Maluku mengalami kenaikan sebesar 3,95% dari tahun 2025 ke 2026.

Apa Bedanya UMR, UMP, dan UMK?

Apa Itu UMP?

UMP atau Upah Minimum Provinsi adalah standar upah minimum yang ditetapkan oleh gubernur dan berlaku di seluruh wilayah provinsi.

UMP menjadi acuan utama bagi daerah yang belum menetapkan UMK sendiri, seperti Kabupaten Maluku Barat Daya.

Apa Itu UMK?

UMK atau Upah Minimum Kabupaten/Kota adalah standar upah minimum yang ditetapkan oleh bupati atau walikota untuk wilayah kabupaten atau kota tertentu.

Penetapan UMK harus mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan Daerah dan tidak boleh lebih rendah dari UMP provinsi.

Apakah UMR Masih Digunakan?

Istilah UMR sudah tidak digunakan secara resmi sejak Permenaker No. 78 Tahun 2022 dan digantikan dengan UMP dan UMK.

Namun, banyak masyarakat masih menyebut UMR secara informal saat merujuk pada upah minimum di suatu daerah.

Apakah UMK Maluku Barat Daya Sama dengan UMP Maluku?

Ya, untuk tahun 2026, UMK Kabupaten Maluku Barat Daya secara faktual sama dengan UMP Provinsi Maluku.

Hal ini karena Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya belum menerbitkan keputusan bupati tentang UMK tersendiri.

Dengan demikian, pekerja di Tiakur dan seluruh wilayah kabupaten ini berhak atas upah minimum sebesar Rp 2.975.348 per bulan.

Siapa yang Berhak Mendapat Upah Minimum?

Setiap pekerja tetap maupun kontrak yang bekerja di perusahaan berbadan hukum atau nonbadan hukum di wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya berhak mendapatkan upah minimal sebesar UMP Provinsi Maluku.

Pengecualian hanya berlaku bagi pekerja rumah tangga dan beberapa jenis pekerjaan khusus yang diatur dalam peraturan tersendiri.

Jam Kerja yang Menjadi Acuan Upah Minimum

Upah minimum sebesar Rp 2.975.348 berlaku untuk jam kerja normal yaitu 40 jam per minggu atau 8 jam per hari selama 5 hari kerja.

Jika pekerja bekerja melebihi jam kerja normal, maka berhak atas upah lembur sesuai ketentuan Pasal 78–82 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Daftar UMP/UMK Daerah Lain di Indonesia 2026

• Gaji UMP DKI Jakarta 2026
• Gaji UMP Jawa Barat 2026
• Gaji UMP Jawa Tengah 2026
• Gaji UMP DI Yogyakarta 2026
• Gaji UMP Jawa Timur 2026
• Gaji UMP Banten 2026
• Gaji UMP Sumatera Utara 2026
• Gaji UMP Riau 2026
• Gaji UMP Kalimantan Timur 2026
• Gaji UMP Sulawesi Selatan 2026

FAQ Seputar UMK Maluku Barat Daya 2026

Apakah Kabupaten Maluku Barat Daya sudah punya UMK sendiri di 2026?

Belum. Hingga Mei 2026, tidak ditemukan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya tentang penetapan UMK 2026.

Apakah gaji di Tiakur mengikuti UMP Maluku?

Ya. Karena belum ada UMK tersendiri, seluruh pekerja di Tiakur berhak atas UMP Provinsi Maluku sebesar Rp 2.975.348 per bulan.

Bagaimana cara memastikan perusahaan membayar sesuai UMP?

Pekerja dapat melaporkan pelanggaran ke Dinas Tenaga Kerja setempat atau melalui aplikasi SiLanjut Kemnaker.

Apakah UMK Maluku Barat Daya akan naik lagi di 2027?

Kemungkinan besar ya, karena UMP Provinsi Maluku biasanya naik tiap tahun sesuai formula PP No. 36 Tahun 2021 dan rekomendasi Dewan Pengupahan.

Penutup

UMK Kabupaten Maluku Barat Daya untuk tahun 2026 tetap mengacu pada UMP Provinsi Maluku sebesar Rp 2.975.348.

Informasi ini penting bagi pekerja, buruh, HRD, dan pengusaha di wilayah Tiakur agar tidak salah menghitung kompensasi dan mematuhi ketentuan hukum ketenagakerjaan.

Jika nanti Pemkab Maluku Barat Daya menerbitkan UMK tersendiri, kami akan segera memperbarui artikel ini dengan data resminya.

Sumber Data

Keputusan Gubernur Maluku Nomor 563/KEP/2025 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2026, ditetapkan di Ambon pada tanggal 29 November 2025 — Situs Resmi Pemprov Maluku.

Laporan pemantauan UMK daerah oleh Dewan Pengupahan Nasional (DPN) per April 2026 — Kementerian Ketenagakerjaan RI.

Pemantauan publik terhadap SK Bupati di wilayah Maluku oleh Komunitas Buruh Maluku (KBM), laporan internal Mei 2026 — Komunitas Buruh Maluku.