Gaji UMK Buton

cekgaji.com – Kabupaten Buton adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia.

Ibukota kabupaten ini berada di Pasarwajo, dengan luas wilayah sekitar 1.212,99 km² dan jumlah penduduk sekitar 114.596 jiwa berdasarkan data sensus terakhir.

Wilayah ini terdiri dari 7 kecamatan, 12 kelurahan, dan 83 desa.

Untuk pekerja dan pengusaha di Kabupaten Buton, informasi soal upah minimum sangat penting — terutama karena nilai UMK bisa berbeda tiap tahun dan berdampak langsung pada gaji bulanan.

Gaji Upah Minimum Kabupaten Buton 2026

UMK Kabupaten Buton tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp 3.178.412 per bulan.

Angka ini mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Tenggara tahun 2026, karena Kabupaten Buton belum menerbitkan Surat Keputusan Bupati tersendiri untuk UMK spesifik.

Penetapan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 93 Ayat (2) Permenaker No. 18 Tahun 2022, yang memperbolehkan kabupaten/kota tanpa dewan pengupahan atau tanpa rekomendasi teknis menggunakan UMP sebagai dasar UMK.

Rincian UMP dan UMK Sulawesi Tenggara 2026

UMP Sulawesi Tenggara tahun 2026 ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 561/139/KPTS/2025, yang diterbitkan pada Desember 2025.

SK tersebut menjadi acuan bagi seluruh kabupaten/kota di Sultra, termasuk Kabupaten Buton, dalam menetapkan upah minimum regionalnya.

Beberapa kabupaten/kota di Sultra memilih menetapkan UMK sendiri, sementara lainnya — seperti Buton — mengadopsi UMP secara penuh.

Perbandingan Upah Minimum Tahun Sebelumnya

UMK Kabupaten Buton mengalami kenaikan cukup signifikan dari tahun ke tahun, meski tetap mengikuti tren UMP Sultra secara keseluruhan.

Kenaikan 2026 didasarkan pada pertimbangan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), inflasi nasional (3,12% per Maret 2025), dan pertumbuhan ekonomi Sultra sebesar 5,4% (BPS Sultra, 2025).

Apa Bedanya UMR, UMP, dan UMK?

Apa Itu UMP?

UMP atau Upah Minimum Provinsi adalah standar upah terendah yang berlaku di seluruh wilayah provinsi.

UMP ditetapkan oleh gubernur setiap tahun berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dan faktor ekonomi makro seperti inflasi dan pertumbuhan PDRB.

Apa Itu UMK?

UMK atau Upah Minimum Kabupaten/Kota adalah standar upah terendah yang berlaku khusus di suatu kabupaten atau kota.

UMK ditetapkan oleh bupati atau walikota, biasanya berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota — namun bisa juga mengadopsi UMP jika belum memiliki mekanisme penetapan mandiri.

Apakah UMR Masih Digunakan?

Istilah UMR sudah tidak resmi digunakan sejak Permenaker No. 7 Tahun 2013 dan diperkuat lagi lewat Permenaker No. 18 Tahun 2022.

Saat ini hanya ada dua istilah resmi: UMP (tingkat provinsi) dan UMK (tingkat kabupaten/kota).

Namun dalam percakapan sehari-hari, banyak orang masih menyebut ‘UMR’ saat merujuk pada UMP atau UMK — ini boleh, tapi tidak sah secara hukum.

Apakah UMK Kabupaten Buton Sama dengan UMP Sulawesi Tenggara?

Ya, UMK Kabupaten Buton tahun 2026 **sama persis** dengan UMP Sulawesi Tenggara, yaitu Rp 3.178.412.

Hal ini karena Pemerintah Kabupaten Buton belum menerbitkan SK Bupati tersendiri tentang UMK, sehingga mengacu pada UMP sebagai dasar penetapan upah minimum daerah.

Ini bukan kekurangan, melainkan pilihan administratif yang sah berdasarkan aturan Kemenaker.

Siapa yang Berhak Mendapat Upah Minimum?

Semua pekerja tetap maupun tidak tetap yang bekerja di perusahaan dengan skala apapun wajib mendapatkan upah minimal sesuai UMK setempat.

Ini berlaku baik untuk buruh harian lepas, kontrak, maupun outsourcing — asalkan hubungan kerjanya memenuhi definisi pekerja menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pengecualian hanya berlaku untuk pekerja rumah tangga, sukarelawan, dan peserta magang yang belum menerima imbalan uang.

Jam Kerja yang Menjadi Acuan Upah Minimum

UMK Kabupaten Buton dihitung berdasarkan jam kerja normal, yaitu maksimal 40 jam per minggu atau 8 jam per hari.

Jika pekerja bekerja lebih dari batas itu, maka upah lembur harus dibayarkan sesuai ketentuan Pasal 78–80 UU Ketenagakerjaan — minimal 1,5 kali upah per jam untuk jam pertama lembur, dan 2 kali untuk jam berikutnya.

Daftar UMP/UMK Daerah Lain di Indonesia 2026

Berikut beberapa daftar UMP dan UMK terbaru di wilayah lain yang bisa Anda cek:

• Gaji UMP Sulawesi Tenggara 2026
• Gaji UMP DKI Jakarta 2026
• Gaji UMP Jawa Barat 2026
• Gaji UMP Jawa Timur 2026
• Gaji UMP Bali 2026
• Gaji UMP Sumatera Utara 2026

FAQ Seputar UMK Buton 2026

Apakah UMK Buton 2026 sudah resmi berlaku?

Ya, UMK Buton 2026 berlaku efektif sejak 1 Januari 2026, sesuai jadwal nasional penetapan upah minimum.

Bagaimana cara memastikan perusahaan membayar sesuai UMK Buton?

Anda bisa memeriksa slip gaji, meminta penjelasan dari HRD, atau melapor ke Dinas Tenaga Kerja Sulawesi Tenggara jika terjadi pelanggaran.

Apakah UMK Buton berbeda dengan UMK Pasarwajo?

Tidak — Pasarwajo adalah ibukota Kabupaten Buton, bukan kota otonom. Jadi tidak ada UMK Pasarwajo tersendiri; yang berlaku adalah UMK Kabupaten Buton.

Apakah UMK Buton berlaku untuk semua sektor usaha?

Ya, UMK Buton berlaku untuk semua sektor, baik industri, perdagangan, jasa, maupun UMKM — kecuali perusahaan yang telah mendapat izin penundaan dari Kemnaker berdasarkan kriteria khusus.

Penutup

Informasi UMK Kabupaten Buton tahun 2026 ini penting bagi pekerja, pelaku usaha, dan calon pencari kerja di wilayah tersebut.

Dengan nilai Rp 3.178.412, UMK Buton naik sekitar 7,97% dari tahun lalu — angka yang cukup besar dibanding rata-rata kenaikan nasional.

Ingat: UMK bukan sekadar angka, tapi jaminan dasar kesejahteraan pekerja. Pastikan Anda dan perusahaan tempat Anda bekerja mematuhi ketentuan ini.

Sumber Data

Sumber utama data UMK Kabupaten Buton 2026 adalah:

• SK Gubernur Sulawesi Tenggara No. 561/139/KPTS/2025 tentang UMP Sultra 2026 (Situs Resmi Pemprov Sultra, diakses Mei 2026)
• Pengumuman Resmi Kementerian Ketenagakerjaan RI tentang Penetapan Upah Minimum 2026 (Kemnaker.go.id, 2025)
• Pernyataan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buton: “Tidak Ada SK Bupati UMK 2026” (Website Resmi Pemkab Buton, arsip Desember 2025)