Gaji Upah Minimum Sumatra Barat

Gaji Upah Minimum Sumatra Barat tahun 2026 telah resmi ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.

Nilai upah minimum ini berlaku untuk seluruh pekerja di wilayah Sumatera Barat mulai 1 Januari 2026.

Kenaikan upah minimum tahun ini mencapai 6,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Artikel ini akan membahas rincian lengkap UMP dan UMK Sumatra Barat terbaru beserta dasar hukum penetapannya.

Gaji Upah Minimum Sumatra Barat 2026

Pemerintah Provinsi Sumatra Barat resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 sebesar Rp 3.182.955.

Penetapan ini tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 562-851-2025.

Kenaikan ini mempertimbangkan faktor inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun berjalan.

Nominal tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp 188.762 dari UMP tahun 2025 yang sebesar Rp 2.994.193.

Selain UMP, Pemprov Sumbar juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) tahun 2026.

UMSP 2026 ditetapkan sebesar Rp 3.214.846 untuk dua sektor usaha tertentu.

Penetapan UMSP ini diatur melalui SK Gubernur Sumbar Nomor 562-853-2025.

Rincian UMP dan UMK Sumatra Barat 2026

Hingga saat ini, seluruh kabupaten dan kota di Sumatra Barat menggunakan besaran UMP sebagai nominal UMK.

Belum ada pengumuman resmi yang menyatakan nominal UMK terpisah untuk masing-masing daerah.

Kondisi ini membuat semua wilayah di Sumbar menerapkan upah minimum yang sama senilai Rp 3.182.955.

Sumatra Barat memiliki total 19 kabupaten dan kota yang semuanya menerapkan nominal UMP.

Kondisi ini berbeda dengan beberapa provinsi lain yang memiliki variasi UMK per daerah.

Perbandingan Upah Minimum Tahun Sebelumnya

Berikut adalah perbandingan nominal upah minimum Sumatra Barat antara tahun 2025 dan 2026.

Kenaikan sebesar 6,3 persen ini cukup signifikan untuk meningkatkan daya beli pekerja.

Pemerintah daerah berharap kenaikan ini dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup layak.

Apa Bedanya UMR, UMP, dan UMK?

Banyak orang masih bingung dengan istilah UMR, UMP, dan UMK yang sering digunakan.

Padahal ketiga istilah ini memiliki makna dan tingkat penerapan yang berbeda.

Apa Itu UMP?

UMP adalah Upah Minimum Provinsi yang berlaku untuk seluruh wilayah dalam satu provinsi.

UMP ditetapkan oleh gubernur setiap tahun berdasarkan rekomendasi dewan pengupahan daerah.

Faktor seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi menjadi pertimbangan utama penetapan UMP.

Apa Itu UMK?

UMK adalah Upah Minimum Kabupaten atau Kota yang berlaku khusus di daerah tertentu.

UMK ditetapkan oleh bupati atau walikota dengan memperhatikan kondisi ekonomi lokal.

Tidak semua daerah memiliki UMK terpisah karena bisa saja mengikuti nominal UMP.

Apakah UMR Masih Digunakan?

Istilah UMR atau Upah Minimum Regional sebenarnya sudah tidak digunakan secara resmi.

UMR kini digantikan dengan istilah UMP untuk tingkat provinsi dan UMK untuk tingkat kabupaten/kota.

Namun masyarakat masih sering menyebut UMR ketika membicarakan upah minimum secara umum.

Siapa yang Berhak Mendapat Upah Minimum?

Upah minimum berlaku bagi pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari satu tahun.

Pekerja dengan jabatan dan tanggung jawab tertentu bisa menerima upah di atas minimum.

Pengusaha wajib membayar upah tidak低于 ketentuan upah minimum yang berlaku.

Pelanggaran terhadap ketentuan upah minimum dapat dikenai sanksi sesuai peraturan undang-undang.

Jam Kerja yang Menjadi Acuan Upah Minimum

Upah minimum dihitung berdasarkan ketentuan jam kerja 40 jam per minggu.

Hal ini didasarkan pada UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 77 ayat 2.

Pilihan jam kerja adalah 7 jam per hari untuk 6 hari kerja atau 8 jam per hari untuk 5 hari kerja.

Pekerja yang bekerja melebihi jam normal berhak mendapat upah lembur sesuai ketentuan.

Daftar UMP Provinsi Lain di Indonesia 2026

Bagi Anda yang ingin mengetahui upah minimum di provinsi lain, berikut adalah daftar lengkapnya.

• UMP Aceh
• UMP Sumatera Utara
• UMP Sumatera Barat
• UMP Sumatera Selatan
• UMP Bengkulu
• UMP Riau
• UMP Kepulauan Riau
• UMP Jambi
• UMP Kepulauan Bangka Belitung
• UMP Lampung
• UMP DKI Jakarta
• UMP Jawa Barat
• UMP Jawa Tengah
• UMP Jawa Timur
• UMP Daerah Istimewa Yogyakarta
• UMP Banten
• UMP Bali
• UMP Kalimantan Selatan
• UMP Kalimantan Timur
• UMP Kalimantan Barat
• UMP Kalimantan Tengah
• UMP Kalimantan Utara
• UMP Sulawesi Selatan
• UMP Sulawesi Utara
• UMP Sulawesi Tengah
• UMP Sulawesi Tenggara
• UMP Sulawesi Barat
• UMP Gorontalo
• UMP Nusa Tenggara Barat
• UMP Nusa Tenggara Timur
• UMP Maluku Utara
• UMP Maluku
• UMP Papua
• UMP Papua Barat
• UMP Papua Selatan
• UMP Papua Pegunungan
• UMP Papua Barat Daya
• Papua Tengah

FAQ Seputar UMP Sumatra Barat 2026

Kapan UMP Sumbar 2026 mulai berlaku?

UMP Sumatra Barat 2026 mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2026.

Berapa kenaikan UMP Sumbar 2026 dibanding tahun lalu?

UMP Sumbar 2026 naik sebesar Rp 188.762 atau sekitar 6,3 persen dari tahun 2025.

Apakah semua kabupaten di Sumbar punya UMK sendiri?

Tidak, seluruh kabupaten dan kota di Sumbar menggunakan nominal UMP karena belum ada penetapan UMK terpisah.

Apa dasar hukum penetapan UMP Sumbar 2026?

Dasar hukumnya adalah Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 562-851-2025.

Berapa nominal UMSP Sumbar 2026?

UMSP Sumbar 2026 ditetapkan sebesar Rp 3.214.846 untuk sektor usaha tertentu.

Penutup

Mengetahui besaran upah minimum sangat penting bagi pekerja dan pengusaha di Sumatra Barat.

Informasi ini membantu memastikan hak pekerja terlindungi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pastikan Anda selalu mengikuti pembaruan tahunan agar tidak ketinggalan informasi terbaru.

Dengan memahami ketentuan ini, hubungan industrial dapat berjalan lebih harmonis dan adil.

Sumber Data

• Bisnis Sumatra – UMP Sumbar 2026 Resmi Naik 6,3 Persen
• Kompas Regional – UMP Sumbar 2026 Naik 6,3 Persen
• Tempo – UMP 2026 Sumatera Barat Naik 6,3 Persen
• Databoks Katadata – UMP Sumatera Barat Naik 6,3% pada 2026
• GoodStats – Daftar UMK Sumatra Barat 2026
• Metro TV News – Resmi! UMP Sumbar 2026 Naik Jadi Rp3,18 Juta