Gaji Upah Minimum Maluku

Gaji Upah Minimum Provinsi Maluku tahun 2026 telah resmi ditetapkan oleh pemerintah provinsi setempat.

Besaran upah minimum ini mengalami kenaikan cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Artikel ini akan membahas secara lengkap nominal terbaru, dasar hukum, serta perbedaannya dengan tahun lalu.

Penting bagi pekerja dan pengusaha di Maluku untuk memahami ketentuan terbaru ini agar hak dan kewajiban terpenuhi dengan baik.

Gaji Upah Minimum Maluku 2026

Pemerintah Provinsi Maluku resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 sebesar Rp 3.334.490.

Angka ini berlaku mulai 1 Januari 2026 untuk seluruh wilayah provinsi Maluku.

Kenaikan ini mencapai sekitar 6,1 persen atau naik Rp 192.790 dibanding UMP 2025.

Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Maluku Nomor 5430 Tahun 2025.

Rincian UMP dan UMK Maluku 2026

Selain UMP, beberapa kabupaten dan kota di Maluku juga memiliki Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tersendiri.

Kota Ambon sebagai ibu kota provinsi menetapkan UMK yang lebih tinggi dari UMP.

Sementara kabupaten lainnya umumnya mengikuti besaran UMP provinsi karena belum menetapkan UMK spesifik.

Perbandingan Upah Minimum Tahun Sebelumnya

Untuk memberikan gambaran jelas, berikut adalah tabel perbandingan UMP Maluku dari tahun ke tahun.

Apa Bedanya UMR, UMP, dan UMK?

Banyak orang masih bingung membedakan istilah UMR, UMP, dan UMK dalam dunia ketenagakerjaan.

Padahal ketiga istilah ini memiliki makna dan cakupan wilayah yang berbeda.

Apa Itu UMP?

UMP atau Upah Minimum Provinsi adalah standar upah minimum yang berlaku untuk seluruh wilayah provinsi.

Angka ini ditetapkan oleh gubernur setiap tahun berdasarkan rekomendasi dewan pengupahan daerah.

UMP menjadi acuan dasar bagi semua kabupaten dan kota di provinsi tersebut.

Apa Itu UMK?

UMK atau Upah Minimum Kabupaten/Kota adalah standar upah yang khusus berlaku di tingkat kabupaten atau kota.

UMK biasanya lebih tinggi dari UMP karena menyesuaikan kondisi ekonomi dan biaya hidup lokal.

Penetapan UMK dilakukan oleh bupati atau walikota dengan persetujuan gubernur.

Apakah UMR Masih Digunakan?

Istilah UMR atau Upah Minimum Regional sebenarnya sudah tidak digunakan lagi dalam peraturan resmi.

UMR kini digantikan oleh UMP untuk tingkat provinsi dan UMK untuk tingkat kabupaten/kota.

Namun masyarakat masih sering menyebut UMR secara informal ketika membicarakan upah minimum.

Siapa yang Berhak Mendapat Upah Minimum?

Upah minimum berlaku bagi pekerja atau buruh yang bekerja pada perusahaan dengan masa kerja kurang dari satu tahun.

Pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih berhak mendapat upah yang lebih tinggi sesuai struktur skala upah perusahaan.

Pengusaha dilarang membayar upah di bawah ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan.

Jam Kerja yang Menjadi Acuan Upah Minimum

Upah minimum dihitung berdasarkan jam kerja normal sesuai undang-undang ketenagakerjaan.

Standar jam kerja adalah 40 jam per minggu dengan rincian 7 jam per hari untuk 6 hari kerja atau 8 jam per hari untuk 5 hari kerja.

Jika pekerja bekerja melebihi jam normal, pengusaha wajib membayar uang lembur sesuai ketentuan yang berlaku.

Daftar UMP Provinsi Lain di Indonesia 2026

Berikut adalah daftar link UMP provinsi lain di Indonesia untuk referensi Anda:

1. UMP Aceh
2. UMP Sumatera Utara
3. UMP Sumatera Barat
4. UMP Sumatera Selatan
5. UMP Bengkulu
6. UMP Riau
7. UMP Kepulauan Riau
8. UMP Jambi
9. UMP Kepulauan Bangka Belitung
10. UMP Lampung
11. UMP DKI Jakarta
12. UMP Jawa Barat
13. UMP Jawa Tengah
14. UMP Jawa Timur
15. UMP Daerah Istimewa Yogyakarta
16. UMP Banten
17. UMP Bali
18. UMP Kalimantan Selatan
19. UMP Kalimantan Timur
20. UMP Kalimantan Barat
21. UMP Kalimantan Tengah
22. UMP Kalimantan Utara
23. UMP Sulawesi Selatan
24. UMP Sulawesi Utara
25. UMP Sulawesi Tengah
26. UMP Sulawesi Tenggara
27. UMP Sulawesi Barat
28. UMP Gorontalo
29. UMP Nusa Tenggara Barat
30. UMP Nusa Tenggara Timur
31. UMP Maluku Utara
32. UMP Maluku
33. UMP Papua
34. UMP Papua Barat
35. UMP Papua Selatan
36. UMP Papua Pegunungan
37. UMP Papua Barat Daya
38. Papua Tengah

FAQ Seputar UMP Maluku 2026

Kapan UMP Maluku 2026 mulai berlaku?

UMP Maluku 2026 mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2026.

Berapa kenaikan UMP Maluku 2026 dibanding 2025?

UMP Maluku 2026 naik sebesar Rp 192.790 atau sekitar 6,1 persen dari tahun 2025.

Apakah semua kabupaten di Maluku punya UMK sendiri?

Tidak semua kabupaten memiliki UMK sendiri, sebagian besar mengikuti besaran UMP provinsi kecuali Kota Ambon.

Bagaimana jika pengusaha membayar di bawah UMP?

Pekerja dapat melaporkan pelanggaran ini kepada Dinas Tenaga Kerja setempat untuk tindakan lebih lanjut.

Apakah UMP sama dengan gaji pokok?

UMP bukan hanya gaji pokok, melainkan upah minimum yang bisa terdiri dari gaji pokok plus tunjangan tetap.

Penutup

Memahami ketentuan upah minimum sangat penting bagi pekerja dan pengusaha di Maluku.

Dengan mengetahui nominal terbaru UMP dan UMK, kedua belah pihak dapat menjalankan hak dan kewajiban secara adil.

Pastikan Anda selalu mengikuti pembaruan tahunan agar tidak ketinggalan informasi terkini tentang standar pengupahan di wilayah Anda.

Sumber Data

• Bisnis.com – Resmi! UMP Maluku 2026 Naik 6,13% Jadi Rp3,34 Juta (2025)
• Kompas Regional – UMP Maluku 2026 Naik Rp 192.790, Berlaku Mulai 1 Januari 2026 (2025)
• CNBC Indonesia – Sah! UMP Maluku 2026 Resmi Naik 6,1% Jadi Segini (2025)
• RRI Ambon – Perusahaan Diminta Beri Upah Karyawan Sesuai UMK 2026 (2026)
• GoodStats – Daftar UMK Maluku 2026, Kota Ambon Naik 6% (2026)
• Dealls – UMP Maluku 2026 Naik 6,1%! Berapa UMK Kota/Kabupaten di Maluku (2026)