Gaji Upah Minimum Maluku Utara

Gaji Upah Minimum Provinsi Maluku Utara tahun 2026 telah resmi ditetapkan oleh pemerintah provinsi setempat.

Besaran upah minimum ini berlaku mulai 1 Januari 2026 untuk seluruh pekerja di wilayah Maluku Utara.

Penetapan ini didasarkan pada Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 524/KPTS/MU/2025 yang ditandatangani akhir tahun 2025.

Artikel ini akan membahas rincian lengkap nominal UMP dan update terbaru terkait upah minimum di Maluku Utara.

Gaji Upah Minimum Maluku Utara 2026

Pemerintah Provinsi Maluku Utara menetapkan UMP 2026 sebesar Rp 3.510.240 per bulan.

Angka ini mengalami kenaikan sebesar 3 persen dibandingkan UMP tahun 2025 yang sebesar Rp 3.408.000.

Selisih kenaikan nominalnya mencapai Rp 102.240 dari tahun sebelumnya.

Penetapan ini merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah, perwakilan buruh, dan asosiasi pengusaha dalam Dewan Pengupahan Daerah.

Rincian UMP dan UMK Maluku Utara 2026

Selain UMP provinsi, beberapa kabupaten dan kota di Maluku Utara juga memiliki Upah Minimum Kabupaten atau Kota sendiri.

Kota Ternate menjadi salah satu wilayah yang menetapkan UMK tersendiri dengan nominal lebih tinggi dari UMP.

UMK Kota Ternate 2026 ditetapkan sebesar Rp 3.599.562 setelah mengalami kenaikan sekitar 4 persen.

Wilayah kabupaten lainnya umumnya mengikuti besaran UMP provinsi karena belum menetapkan UMK mandiri.

Perbandingan Upah Minimum Tahun Sebelumnya

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, berikut adalah perbandingan UMP Maluku Utara dalam tiga tahun terakhir.

Apa Bedanya UMR, UMP, dan UMK?

Banyak orang masih bingung membedakan istilah UMR, UMP, dan UMK dalam dunia ketenagakerjaan.

Padahal ketiga istilah ini memiliki makna dan cakupan wilayah yang berbeda.

Apa Itu UMP?

UMP adalah Upah Minimum Provinsi yang berlaku untuk seluruh wilayah dalam satu provinsi.

Angka UMP ditetapkan oleh gubernur melalui keputusan resmi setiap tahunnya.

Standar ini menjadi acuan dasar bagi semua kabupaten dan kota di provinsi tersebut.

Apa Itu UMK?

UMK adalah Upah Minimum Kabupaten atau Kota yang berlaku spesifik di wilayah tertentu.

Nominal UMK biasanya lebih tinggi dari UMP karena menyesuaikan kondisi ekonomi daerah.

Penetapan UMK dilakukan oleh bupati atau walikota dengan persetujuan gubernur.

Apakah UMR Masih Digunakan?

Istilah UMR atau Upah Minimum Regional sudah tidak digunakan lagi secara resmi sejak tahun 2016.

Pemerintah mengganti terminologi ini menjadi UMP dan UMK untuk lebih spesifik.

Namun masyarakat masih sering menyebut UMR ketika merujuk pada upah minimum secara umum.

Siapa yang Berhak Mendapat Upah Minimum?

Setiap pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari satu tahun berhak menerima upah minimum.

Aturan ini berlaku bagi karyawan dengan status kontrak maupun permanen di perusahaan.

Pekerja yang sudah berpengalaman lebih dari setahun boleh mendapatkan upah di atas minimum.

Pengusaha wajib mematuhi ketentuan ini agar tidak terkena sanksi dari dinas tenaga kerja.

Jam Kerja yang Menjadi Acuan Upah Minimum

Upah minimum dihitung berdasarkan jam kerja normal sebanyak 40 jam per minggu.

Perhitungan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Ada dua opsi pembagian jam kerja yaitu 7 jam sehari untuk 6 hari kerja atau 8 jam sehari untuk 5 hari kerja.

Jika bekerja lembur melebihi jam tersebut, pekerja berhak mendapat upah lembur tambahan.

Daftar UMP Provinsi Lain di Indonesia 2026

Berikut adalah tautan menuju informasi UMP provinsi lainnya di seluruh Indonesia untuk referensi Anda.

• UMP Aceh
• UMP Sumatera Utara
• UMP Sumatera Barat
• UMP Sumatera Selatan
• UMP Bengkulu
• UMP Riau
• UMP Kepulauan Riau
• UMP Jambi
• UMP Kepulauan Bangka Belitung
• UMP Lampung
• UMP DKI Jakarta
• UMP Jawa Barat
• UMP Jawa Tengah
• UMP Jawa Timur
• UMP Daerah Istimewa Yogyakarta
• UMP Banten
• UMP Bali
• UMP Kalimantan Selatan
• UMP Kalimantan Timur
• UMP Kalimantan Barat
• UMP Kalimantan Tengah
• UMP Kalimantan Utara
• UMP Sulawesi Selatan
• UMP Sulawesi Utara
• UMP Sulawesi Tengah
• UMP Sulawesi Tenggara
• UMP Sulawesi Barat
• UMP Gorontalo
• UMP Nusa Tenggara Barat
• UMP Nusa Tenggara Timur
• UMP Maluku Utara
• UMP Maluku
• UMP Papua
• UMP Papua Barat
• UMP Papua Selatan
• UMP Papua Pegunungan
• UMP Papua Barat Daya
• UMP Papua Tengah

FAQ Seputar UMP Maluku Utara 2026

Kapan UMP Maluku Utara 2026 mulai berlaku?

UMP Maluku Utara 2026 mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2026.

Berapa kenaikan UMP Maluku Utara dibanding tahun lalu?

UMP Maluku Utara naik sebesar Rp 102.240 atau sekitar 3 persen dari tahun 2025.

Apakah semua kabupaten di Maluku Utara menggunakan UMP yang sama?

Sebagian besar kabupaten mengikuti UMP provinsi kecuali Kota Ternate yang punya UMK sendiri.

Apa dasar hukum penetapan UMP Maluku Utara 2026?

Dasar hukumnya adalah Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 524/KPTS/MU/2025.

Bagaimana jika gaji saya di bawah UMP?

Anda dapat melaporkan hal tersebut ke Dinas Tenaga Kerja setempat untuk tindak lanjut.

Penutup

Demikian informasi terbaru mengenai Gaji Upah Minimum Provinsi Maluku Utara tahun 2026.

Penting bagi pekerja dan pengusaha untuk memahami ketentuan upah minimum yang berlaku.

Pastikan hak Anda sebagai pekerja terlindungi sesuai dengan peraturan yang ada.

Informasi ini akan terus diperbarui jika ada perubahan kebijakan dari pemerintah provinsi.

Sumber Data

• KPPN Ternate – Penyesuaian Besaran UMP/UMK pada Aplikasi Gajikita-PPNPN
• Malut Post – UMP Maluku Utara 2026 Hanya Naik 3 Persen
• GoodStats – Daftar UMK Maluku Utara 2026
• Metro TV News – Daftar Resmi UMP 2026 Kemnaker
• Tribun Ternate – Hasil Rapat Dewan Pengupahan UMP Malut 2026