Gaji Upah Minimum Jambi termasuk UMR/ UMK berkisar diantara Rp. 2.000.000 – Rp. 4.500.000, untuk lebih rincinya silahkan lihat pada artikel ini.

Dalam artikel kali ini, kami akan menjelaskan tentang Gaji Upah Minimum Provinsi Jambi dan Gaji UMP Jambi yang ada di Indonesia.

Gaji UMR, UMP, dan Gaji Pokok memiliki perbedaan masing-masing. Kami akan menjelaskan perbedaannya secara rinci dalam artikel ini.

Provinsi Jambi adalah salah satu provinsi yang terdapat di Kepulauan Sumatera, Indonesia.

Ibukota Provinsi Jambi berpusat di pemerintahan Kota Jambi, memiliki luas wilayah 50.160,05 km² dengan jumlah penduduk 3.624.579 pada tahun 2020.

Provinsi Jambi terdapat 9 Kabupaten dan 2 Kota.

Setelah mengenal Provinsi Jambi berikut adalah penjelasan mengenai Gaji Upah Minimum Provinsi Jambi dan Gaji UMP Jambi.

Dalam dunia ketenagakerjaan di Indonesia, istilah gaji seringkali membingungkan karena terdapat berbagai jenis upah minimum yang diatur oleh pemerintah. Untuk membantu memahami perbedaan antara istilah-istilah tersebut, artikel ini akan menjelaskan secara rinci mengenai Gaji Upah Minimum Provinsi (UMP), Gaji Upah Minimum Regional (UMR), dan Gaji Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), serta perbedaan di antara ketiganya.

Apa Itu Gaji UMP?

Gaji Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah standar upah minimum yang berlaku di tingkat provinsi. UMP ditetapkan oleh gubernur setiap tahun berdasarkan rekomendasi dari dewan pengupahan daerah yang mempertimbangkan faktor-faktor seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kebutuhan hidup layak. UMP bertujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi pekerja agar mereka memperoleh upah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal.

Ciri-ciri UMP:

Berlaku di seluruh wilayah provinsi.
Ditentukan dan diumumkan oleh pemerintah provinsi.
Tersedia dalam bentuk angka bulanan atau tahunan.

Apa Itu Gaji UMR?

Gaji Upah Minimum Regional (UMR) adalah istilah lama yang kini lebih dikenal sebagai UMP atau UMK. Sebelumnya, UMR adalah standar upah minimum yang diterapkan di wilayah tertentu seperti provinsi atau kabupaten/kota. Namun, seiring berjalannya waktu dan adanya pembaruan peraturan, istilah UMR digantikan dengan UMP dan UMK untuk lebih mencerminkan pengaturan yang lebih spesifik sesuai dengan tingkatnya.

Ciri-ciri UMR:

Istilah ini merupakan pengganti UMP dan UMK.
Merupakan standar upah minimum regional yang berlaku sebelum adanya pembaruan peraturan.

Apa Itu Gaji UMK?

Gaji Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) adalah standar upah minimum yang berlaku khusus untuk kabupaten atau kota tertentu. UMK ditetapkan untuk memastikan bahwa pekerja di daerah dengan biaya hidup yang lebih tinggi mendapatkan upah yang lebih sesuai. Sama seperti UMP, UMK juga diperbarui setiap tahun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat berdasarkan rekomendasi dari dewan pengupahan.

Ciri-ciri UMK:

Berlaku khusus untuk kabupaten atau kota tertentu.
Ditentukan dan diumumkan oleh bupati atau walikota berdasarkan rekomendasi dewan pengupahan kabupaten/kota.
Bertujuan untuk menyesuaikan standar upah dengan biaya hidup di wilayah tersebut.

Perbedaan Antara UMP, UMR, dan UMK

Meskipun istilah UMR dan UMP sering digunakan secara bergantian, penting untuk memahami perbedaannya. Berikut adalah perbedaan utama antara UMP dan UMK:

Tingkat Penerapan:
- UMP: Berlaku di tingkat provinsi secara keseluruhan.
- UMK: Berlaku di tingkat kabupaten atau kota tertentu.
Penetapan:
- UMP: Ditentukan oleh gubernur provinsi.
- UMK: Ditentukan oleh bupati atau walikota masing-masing kabupaten/kota.
Fokus:
- UMP: Mengatur upah minimum untuk seluruh wilayah provinsi dengan mempertimbangkan faktor-faktor provinsi secara umum.
- UMK: Mengatur upah minimum berdasarkan kondisi ekonomi dan biaya hidup spesifik di kabupaten atau kota.

Dengan memahami perbedaan antara UMP, UMR, dan UMK, pekerja dan pengusaha dapat lebih baik dalam mengelola hak dan kewajiban mereka terkait upah. Pengetahuan ini juga membantu dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan dan menciptakan lingkungan kerja yang adil dan produktif.

Gaji Upah Minimum Jambi atau UMP Jambi 2024

Berikut adalah detail nominal gaji Upah Minimum Jambi dan UMP Jambi di tahun 2024:

Gubernur Jambi telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 sebesar Rp 2.649.034. ada kenaikan sebesar Rp 18.871,87 dibanding UMP 2021. telah ditegaskan kembali dalam Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 561/6393/SJ perihal penetapan upah minimun tahun 2022.

Provinsi	Keterangan
Provinsi Jambi	2021	2022	Peraturan Gubernur
Provinsi Jambi	Rp 2.630.162,13	Rp 2.649.034	Surat Keputusan (SK) Gubernur Jambi

Berlaku di Desember 2022
Upah minimum dengan efek dari 1 Januari 2022.
Upah minimum dengan efek hingga 31 Desember 2022.
Jumlahnya dalam Rupiah indonesia (Rp).

Jam Kerja

Upah minimum di hitung dengan ketentuan 40 jam/minggu. Hal ini di dasarkan pada UU 13/2003 Pasal 77 ayat (2) yang menjelaskan sbb:

7 jam per hari and 40 jam perminggu untuk selama 6 hari kerja dalam 1 minggu atau,
8 jam per hari dan 40 jam per minggu untuk selama 5 hari kerja dalam 1 minggu.

Cara Menghitung Upah Minimum

Formula Baru Dalam Menghitung Upah Minimum: Pemerintah Indonesia telah memberlakukan mekanisme baru untuk menentukan upah minimum, yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 78/2015 tentang Pengupahan.

Lewat PP Pengupahan, Pemerintah memperkenalkan formula baru yang nantinya akan digunakan untuk menetapkan Upah Minimum setiap tahunnya, dimulai pada tahun 2016.Formula baru mengharuskan upah minimum disesuaikan setiap tahun berdasarkan akumulasi tingkat inflasi dan angka pertumbuhan ekonomi.

Formula pengupahan yang baru ditetapkan pemerintah ialah UMP tahun depan = UMP tahun berjalan + (UMP tahun berjalan (inflasi + pertumbuhan ekonomi)).

Gaji UMP Tahun 2024

Sedangkan untuk provinsi lainnya mengenai upah minimum di seluruh Indonesia diantaranya:

Gaji Upah Minimum Tahun 2023

Sebagai perbandingan, berikut daftar UMP tahun 2023:

Provinsi	Upah Minimum
Aceh	Rp 3.413.666
Sumatera Utara	Rp 2.710.493
Sumatera Barat	Rp 2.742.476
Sumatera Selatan	Rp 3.404.177
Riau	Rp 3.191.662
Kepulauan Riau	Rp 3.279.194
Jambi	Rp 3.191.625
Bangka Belitung	Rp 3.498.479
Bengkulu	Rp 3.404.177
Lampung	Rp 2.633.284
DKI Jakarta	Rp 4.901.798
Jawa Barat	Rp 1.986.670
Jawa Tengah	Rp 1.958.169
Jawa Timur	Rp 2.040.244
D.I Yogyakarta	Rp 1.981.782
Banten	Rp 2.661.280
Bali	Rp 2.719.672
Kalimantan Selatan	Rp 3.149.977
Kalimantan Timur	Rp 3.201.396
Kalimantan Barat	Rp 2.608.601
Kalimantan Tengah	Rp 3.181.013
Kalimantan Utara	Rp 3.251.702
Sulawesi Selatan	Rp 3.385.145
Sulawesi Utara	Rp 3.485.000
Sulawesi Tenggara	Rp 2.758.948
Sulawesi Tengah	Rp 2.599.546
Sulawesi Barat	Rp 2.871.794
Gorontalo	Rp 2.989.350
Nusa Tenggara Barat	Rp 2.371.407
Nusa Tenggara Timur	Rp 2.123.994
Maluku	Rp 2.812.827
Maluku Utara	Rp 2.976.720
Papua	Rp 3.864.696
Papua Barat	Rp 3.282.000
Papua Selatan	Rp 3.864.696
Papua Pegunungan	Rp 3.864.696
Papua Barat Daya	Rp 3.864.696
Papua Tengah	Rp 3.864.700

Penutup

Mengetahui dan memahami Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) adalah kunci untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja diakui dan dilindungi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Upah minimum tidak hanya berperan sebagai pijakan dalam menjamin kesejahteraan pekerja, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dan meningkatkan kualitas hidup. Pastikan Anda selalu mengikuti pembaruan tahunan UMP agar tetap terinformasi dengan standar upah yang berlaku di wilayah Anda. Dengan memahami ketentuan ini, baik pekerja maupun pengusaha dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan lebih baik, menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan produktif.

Istilah UMR kemudian mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK).

UMP merupakan perubahan nama UMR Tingkat I yang ditetapkan oleh gubernur, sedangkan UMK merupakan UMR Tingkat II alias standar upah minimum yang berlaku di tingkat kabupaten/ kota.

Meskipun secara resmi sudah tidak digunakan lagi, istilah UMR masih sering digunakan secara informal ketika merujuk pada UMP dan UMK.

Demikianlah artikel kali ini mengenai Gaji Upah Minimum Jambi dan UMP Jambi setiap tahun, gaji upah minimum kota (UMK) biasanya mengalami perubahan dan informasi mengenai hal tersebut akan disampaikan kepada para pekerja oleh pemerintah secara langsung.