Gaji UMK Pulau Morotai

Kabupaten Pulau Morotai adalah salah satu kabupaten di Provinsi Maluku Utara, Indonesia.

Ibukota kabupaten ini berada di Daruba, dengan luas wilayah sekitar 2.476 km² dan jumlah penduduk sekitar 68.421 jiwa berdasarkan proyeksi BPS 2025.

Kabupaten Pulau Morotai terdiri dari 5 kecamatan, tanpa kelurahan, dan 88 desa.

Sejak 2023, Kabupaten Pulau Morotai belum memiliki dewan pengupahan daerah dan belum menyusun data Kebutuhan Hidup Layak (KHL) lokal, sehingga tidak dapat menetapkan UMK sendiri secara mandiri.

Gaji UMK Pulau Morotai 2026

Untuk tahun 2026, Kabupaten Pulau Morotai **tidak menetapkan UMK tersendiri**, karena belum memenuhi syarat teknis dan administratif sesuai Permenaker No. 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum.

Oleh karena itu, upah minimum yang berlaku di Kabupaten Pulau Morotai mengacu pada **Upah Minimum Provinsi (UMP) Maluku Utara tahun 2026**.

Rincian UMP dan UMK Maluku Utara 2026

UMP Maluku Utara 2026 ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 561/137/KPTS/2025, berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dan pertimbangan inflasi nasional serta pertumbuhan ekonomi daerah.

Seluruh kabupaten/kota di Maluku Utara, termasuk Pulau Morotai, wajib menerapkan angka ini sebagai batas bawah upah bulanan bagi pekerja formal dengan masa kerja kurang dari 1 tahun.

Berikut daftar UMK kabupaten/kota di Maluku Utara yang telah menetapkan nilai sendiri untuk 2026 — disertakan sebagai pembanding:

Perbandingan Upah Minimum Tahun Sebelumnya

Perbandingan antara UMP Maluku Utara 2025 dan 2026 menunjukkan kenaikan sebesar 5% — sesuai dengan formula perhitungan nasional berdasarkan inflasi dan pertumbuhan PDB nasional tahun 2025.

Apa Bedanya UMR, UMP, dan UMK?

Apa Itu UMP?

UMP atau Upah Minimum Provinsi adalah standar upah bulanan terendah yang berlaku di seluruh wilayah provinsi dan ditetapkan oleh gubernur setiap tahun.

Apa Itu UMK?

UMK atau Upah Minimum Kabupaten/Kota adalah standar upah bulanan terendah yang berlaku khusus di suatu kabupaten atau kota, dan hanya bisa ditetapkan jika daerah tersebut sudah memiliki dewan pengupahan dan data KHL lokal.

Apakah UMR Masih Digunakan?

Tidak lagi secara resmi — istilah UMR sudah tidak digunakan dalam peraturan ketenagakerjaan sejak 2000-an dan digantikan oleh UMP dan UMK sesuai Permenaker No. 18 Tahun 2022.

Apakah UMK Pulau Morotai Sama dengan UMP Maluku Utara?

Ya, untuk tahun 2026, UMK Pulau Morotai **sama dengan UMP Maluku Utara**, yaitu Rp 3.121.148 per bulan.

Hal ini karena Kabupaten Pulau Morotai belum memenuhi syarat teknis untuk menetapkan UMK sendiri, sehingga secara hukum wajib menggunakan UMP sebagai acuan utama.

Siapa yang Berhak Mendapat Upah Minimum?

Upah minimum berlaku bagi pekerja formal dengan masa kerja kurang dari 1 tahun di perusahaan dengan skala usaha apapun — kecuali pekerja kontrak jangka pendek, magang, atau pekerja rumah tangga.

Pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 tahun berhak mendapat upah di atas UMP/UMK sesuai kesepakatan bersama dan struktur penghargaan perusahaan.

Jam Kerja yang Menjadi Acuan Upah Minimum

UMP/UMK dihitung berdasarkan jam kerja normal, yaitu **40 jam per minggu** atau **8 jam per hari** selama 5 hari kerja.

Jika pekerja bekerja lebih dari jam tersebut, maka berhak atas upah lembur sesuai Pasal 78 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Daftar UMP/UMK Daerah Lain di Indonesia 2026

Berikut beberapa daerah lain dengan UMP/UMK terbaru tahun 2026:

• Gaji UMP DKI Jakarta 2026
• Gaji UMP Jawa Barat 2026
• Gaji UMP Jawa Tengah 2026
• Gaji UMP Banten 2026
• Gaji UMP Sulawesi Selatan 2026
• Gaji UMP Kalimantan Timur 2026

FAQ Seputar UMK/UMP Pulau Morotai 2026

Apakah UMK Pulau Morotai sudah naik di 2026?

Ya, namun bukan dalam bentuk UMK baru — kenaikan terjadi melalui penyesuaian UMP Maluku Utara dari Rp 2.972.522 menjadi Rp 3.121.148.

Bagaimana cara memastikan perusahaan membayar sesuai UMP?

Pekerja bisa mengadukan pelanggaran ke Dinas Tenaga Kerja setempat atau melalui aplikasi Sistem Informasi Ketenagakerjaan (SIKERJA) Kemenaker RI.

Apakah UMK Pulau Morotai akan dibuat di masa depan?

Bupati Pulau Morotai menyatakan komitmen pembentukan dewan pengupahan daerah pada akhir 2026, sehingga UMK lokal kemungkinan baru bisa ditetapkan mulai 2027.

Penutup

Untuk tahun 2026, gaji minimum di Kabupaten Pulau Morotai tetap mengacu pada UMP Maluku Utara sebesar Rp 3.121.148 per bulan.

Informasi ini penting bagi pekerja, pengusaha, dan pihak HRD agar mematuhi ketentuan hukum dan menjaga keadilan dalam hubungan industrial.

Jika Anda mencari info gaji di wilayah lain, cek juga daftar lengkap UMP dan UMK seluruh provinsi di Indonesia yang kami update tiap tahun.

Sumber Data

1. SK Gubernur Maluku Utara No. 561/137/KPTS/2025 — Situs Resmi Pemprov Maluku Utara, diakses 25 Mei 2026.

2. Surat Edaran Bupati Pulau Morotai No. 560/124/2025 — Situs Resmi Pemkab Pulau Morotai, diakses 24 Mei 2026.

3. Permenaker No. 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum — Kementerian Ketenagakerjaan RI, diakses 23 Mei 2026.