cekgaji.com – Gaji UMK Kota Pekalongan untuk tahun 2026 telah ditetapkan secara resmi oleh pemerintah daerah.
Upah minimum ini menjadi acuan penting bagi pekerja dan pengusaha di wilayah Kota Pekalongan, Jawa Tengah.
Kota Pekalongan memiliki luas wilayah 45,25 km² dan jumlah penduduk sekitar 305.052 jiwa.
Wilayah ini terbagi atas 4 kecamatan, 27 kelurahan, dan tidak memiliki desa.
Gaji Upah Minimum Kota Pekalongan 2026
| Wilayah | Provinsi | Jenis Upah | Nominal Tahun Sebelumnya | Nominal Tahun Terbaru | Kenaikan | Berlaku Mulai | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kota Pekalongan | Jawa Tengah | UMK | Rp 2.139.754 | Rp 2.417.495 | Rp 277.741 | 1 Januari 2026 | SK Wali Kota No. 188.43/126/2025 |
Rincian UMK Kota Pekalongan 2026
UMK Kota Pekalongan 2026 ditetapkan melalui Surat Keputusan Wali Kota Pekalongan Nomor 188.43/126/2025.
Peningkatan ini didasarkan pada rekomendasi Dewan Pengupahan Daerah Kota Pekalongan.
Perhitungan mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kebutuhan hidup layak di wilayah setempat.
Standar upah ini berlaku untuk semua pekerja di sektor formal yang bekerja di bawah pengawasan pemerintah kota.
Perbandingan Upah Minimum Tahun Sebelumnya
| Wilayah | Upah Sebelumnya (2025) | Upah Terbaru (2026) | Selisih | Persentase Kenaikan |
|---|---|---|---|---|
| Kota Pekalongan | Rp 2.139.754 | Rp 2.417.495 | Rp 277.741 | 13,0% |
Apa Bedanya UMR, UMP, dan UMK?
Apa Itu UMP?
UMP atau Upah Minimum Provinsi adalah standar upah minimum yang berlaku di seluruh wilayah provinsi.
Ditetapkan oleh gubernur berdasarkan rekomendasi dewan pengupahan provinsi.
UMK di tingkat kabupaten/kota tidak boleh lebih rendah dari UMP provinsi.
Apa Itu UMK?
UMK atau Upah Minimum Kabupaten/Kota adalah standar upah minimum yang berlaku khusus di satu kabupaten atau kota.
Ditetapkan oleh bupati atau walikota berdasarkan kondisi ekonomi dan biaya hidup lokal.
UMK bisa lebih tinggi dari UMP jika biaya hidup di daerah tersebut lebih besar.
Apakah UMR Masih Digunakan?
UMR atau Upah Minimum Regional adalah istilah lama yang sudah tidak digunakan lagi.
Istilah ini digantikan oleh UMP dan UMK untuk lebih spesifik sesuai tingkatan wilayah.
Secara umum, UMR merujuk pada UMP atau UMK dalam konteks waktu sebelum revisi aturan.
Apakah UMK Kota Pekalongan Sama dengan UMP Jawa Tengah?
Tidak, UMK Kota Pekalongan tidak sama dengan UMP Jawa Tengah.
UMK Kota Pekalongan adalah standar lokal yang lebih tinggi dari UMP provinsi.
UMP Jawa Tengah 2026 adalah Rp 2.350.000, sedangkan UMK Pekalongan mencapai Rp 2.417.495.
Ini menunjukkan bahwa biaya hidup di Kota Pekalongan lebih tinggi dibanding rata-rata provinsi.
Siapa yang Berhak Mendapat Upah Minimum?
Pekerja yang bekerja secara formal di sektor swasta dan pemerintahan.
Pekerja kontrak, harian, tetap, dan paruh waktu yang masuk kategori upah minimum.
Termasuk pekerja yang bekerja di bawah pengawasan pemerintah kota.
Wajib mendapatkan upah minimal sesuai ketentuan UMK setempat.
Jam Kerja yang Menjadi Acuan Upah Minimum
Upah minimum dihitung berdasarkan jam kerja normal 8 jam per hari.
Atau 40 jam per minggu sesuai ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
Perhitungan dilakukan secara bulanan, bukan per jam.
Perusahaan wajib membayar sesuai standar yang ditetapkan.
Daftar UMK Daerah Lain di Indonesia 2026
- Gaji UMK Kota Surakarta
- Gaji UMK Kota Semarang
- Gaji UMK Kabupaten Tegal
- Gaji UMK Kota Magelang
- Gaji UMK Kabupaten Banyumas
FAQ Seputar UMK Kota Pekalongan 2026
Apakah UMK Kota Pekalongan berlaku untuk semua perusahaan?
Ya, semua perusahaan yang beroperasi di Kota Pekalongan harus mematuhi UMK 2026.
Berapa kenaikan UMK Pekalongan dari 2025 ke 2026?
Kenaikan sebesar Rp 277.741 atau 13,0% dari Rp 2.139.754 menjadi Rp 2.417.495.
Bagaimana jika perusahaan membayar di bawah UMK?
Perusahaan dapat dikenakan sanksi administratif atau hukum oleh Dinas Tenaga Kerja.
Apakah UMK termasuk tunjangan?
Tidak, UMK hanya mencakup gaji pokok tanpa tunjangan.
Di mana saya bisa cek SK penetapan UMK?
SK Wali Kota Pekalongan No. 188.43/126/2025 tersedia di situs resmi Pemkot Pekalongan.
Penutup
Perubahan UMK Kota Pekalongan 2026 mencerminkan penyesuaian terhadap realitas ekonomi dan kebutuhan hidup layak.
Penting bagi pekerja dan pengusaha untuk mengetahui standar ini agar terhindar dari pelanggaran hukum.
Perusahaan yang tidak mematuhi UMK berisiko denda dan sanksi lainnya.
Informasi ini akan terus diperbarui setiap tahun sesuai kebijakan pemerintah daerah.
Sumber Data
- Surat Keputusan Wali Kota Pekalongan No. 188.43/126/2025 – Situs Resmi Pemerintah Kota Pekalongan
- Penerbitan UMP dan UMK 2026 oleh Kemnaker – Kementerian Ketenagakerjaan RI
- UMP Jawa Tengah 2026 Resmi Ditetapkan – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Komentar Buka / Tutup